TPPBali Media online

 JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Astra International Tbk untuk melanjutkan program Desa Sejahtera Astra (DSA) di seluruh Indonesia. DSA merupakan program Astra bekerjasama dengan Kemendes PDTT dan telah dilakukan sejak 2012 silam dan akan dilanjutkan di tahun 2020, dimana warga desa diberikan pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan bantuan prasarana, fasilitasi modal dan pemasaran produk. "Program ini sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita Kemendes PDTT, dimana segala upaya yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat menyaksikan penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (29/7/2020). Sejak program itu digagas hingga 2019 total sudah ada sekitar 645 DSA yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan ak

  JAKARTA –  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak Rp41 Triliun dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai (PKTD). Sebelumnya, dana desa fokus menanganai covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Setelah BLT sudah tertata semua, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa sekitar Rp41 Triliun perkiraannya, kita arahkan semaksimal mungkin untuk PKTD,” ujar Menteri Halim pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (27/7). Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, selain untuk rebound ekonomi desa, PKTD juga dilakukan dalam rangka merespon arus migrasi yang kembali ke desa. Menurutnya, PKTD telah teruji efektif dalam memberikan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan di perdesaan. Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di desa dalam periode Maret 2019 – Maret 2020 mengalami penurunan hingga 0,03 persen. Berbeda dengan angka

Padang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan, tugas pendamping desa harus menjadi mata hati dan kaki tangannya kepala daerah. Gus Menteri menjelaskan, selain melakukan pendampingan, pendamping desa juga dituntut lihai membaca dan menganalisa persoalan yang dihadapi masyarakat desa, kemudian dilaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat. "Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota berdasarkan fakta yang ada di desa," ungkap Gus Menteri saat mengukuhkan Pendamping Desa Berdikari di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (24/07/2020). Gus Menteri mengatakan, banyak kebijakan yang kurang tepat disebabkan keterbatasan untuk melihat langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat. Oleh karena itu, tugas pendamping desa harus mampu menjembatan antara dua kepentingan tersebut. Saat ini, lanjut Gus Menteri, pihaknya sedang menyiapkan sebuah sistem yang bisa melihat

Sumedang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar peroleh penghargaan alumni kehormatan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Lencana Alumni Kehormatan IPDN disematkan langsung oleh Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M kepada Dr. (H.C) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (22/07/2020). Pemberian lencana alumni kehormatan itu sendiri, dilihat dari dedikasi Mendes PDTT dalam membangun desa dan dinilai mampu menggerakkan desa-desa untuk mandiri. Dalam sambutannya,  Hadi mengatakan, desa adalah suatu entitas yang berdaya dan mandiri dan desa merupakan perwujudan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang terdepan. “Jadi kalau desanya maju, otomatis kota dan negara ini akan maju,” ungkap Hadi. Sementara itu, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri,  memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kampus IPDN atas pengh

Jakarta – Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) per tanggal 20 Juli tahun 2020, sebanyak 2.426.707 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Sedangkan total yang telah menerima penyaluran BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM. Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa telah mengatasi permasalahan ekonomi sejumlah Perempuan Kepala Keluarga di desa yang selama ini belum terdeteksi. Pasalnya, sebagian besar Perempuan Kepala Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin yang belum terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Artinya pada kondisi sebenarnya, beliau-beliau ini adalah seharusnya menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS), tapi tidak terdata,” ujar Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada International W

JAKARTA – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa per tanggal 20 Juli Tahun 2020 mencapai Rp10,83 Triliun. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak ekonomi akibat covid 19. Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (21/7). Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya. BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan

JAKARTA – Di tengah melemahnya berbagai sektor bisnis akibat covid-19, sebanyak 10.026 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih bertahan dan tetap melakukan transaksi ekonomi. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan pada pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Tulung Agung secara virtual, di Jakarta, Senin (20/7). “Yang harus dilakukan hari ini adalah revitalisasi BUMDes secara lebih masif agar segera terjadi geliat ekonomi dan kegiatan transaksi secara perekonomian di desa,” ujar Menteri Halim. Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, dari 74.953 desa telah terbentuk sekitar 51.000 BUMDes di Indonesia. Sebelum pandemi covid-19 terjadi, sekitar 37.000 diantaranya telah menjalankan usaha atau telah melakukan transaksi ekonomi. Belakangan, aktifitas ekonomi sejumlah BUMDes mengalami penurunan. “Nah saat (pandemi) covid-19, tinggal 10.026 BUMDes yang masih melakukan transaksi ekonomi. Mema

https://twitter.com/tppbali

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menelepon Nina Nurlina (28), seorang Pendamping Desa di Kecamatan Singkut, Sorolangun, Jambi, yang menjadi korban begal saat bertugas. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 15 Juli 2020 kemarin sekitar pukul 13.25 WIB, saat itu Nina berada di Desa Argosari menuju Bukit Bumi Raya, dalam rangka bertugas mengawal menyaluran BLT Dana Desa tahap III. "Saya Halim, bagaimana ceritanya," kata Abdul Halim atau yang biasa disapa Gus Menteri mengawali pembicaraan dengan Nina saat peristiwa begal, Kamis (16/07/2020). Mendapat telepon dari Gus Menteri, Nina sedikit grogi menceritakan kronologi peristiwa begal yang menimpa dirinya. Ia menuturkan, saat itu dirinya harus bertugas mengawal penyaluran BLT Dana Desa di desa Bukit Bumi Raya. Karena jaraknya cukup jauh dan membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, akhirnya Nina terpaksa memilih lewat jalan alternatif. Di lokasi yang cende

https://drive.google.com/file/d/1RdNU1gqV2ppHZaHBOPKO7vvXEzUhGfeH/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1GVsEd88J86afR7jE4wjrAikSPccpl4jS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19J2FEtk1wZ0tcrqjsGujmMmg_h_C85Td/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/channel/UCWyylNYDs3N0Ixy5o9-Wvdw/videos

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendes PDTT dengan KPK RI tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Kantor Kemendes PDTT pada Selasa (14/7). Nota Kesepahaman dibuat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup dalam nota kesepahaman tersebut diantaranya meliputi pertukaran informasi data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengkajian dan penel

Senin, 13 Juli 2020, berlokasi di desa Sukawana Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli, berkumpul 16 KPM ( Kader Pembangunan Desa ) untuk mengikuti pelatihan aplikasi eHDW. Pelatihan eHDW di laksanakan secara cluster untuk mengedepankan protokol kesehatan yang dilakukan secara meraton selama 5 hari mulai tgl 13 sd 17 juli 2020. Pelatihan eHDW ini di buka oleh kadis PMD Kab. Bangli dan sekaligus menyampaikan materi terkait perencanaan pembangunan desa. Di sampaikan agar jangan sampai KPM  telat melaksanakan rembug stunting yang berdampak pada  tidak terakomodasi usulan hasil rembug stunting  ke Perencanaan Desa. Pelatihan juga di hadiri oleh Bu Kabid PMD Bangli, Camat Kintamani, Perbekel Sukawana serta dari  yayasan mahaboga. Yayasan Mahaboga mengantarkan materi tentang PHBS ( Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ) dan dilanjutkan penyampaian materi dari Pendamping terkait aplikasi eHDW. Sebagian besar desa desa di kabupaten Bangli telah menginstal aplikasi eHDW dan pelatihan hari in

JAKARTA - Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), dalam rangka mendengar paparan soal progres penyaluran BLT Dana Desa selama pandemi Covid-19. "Bapak Menteri dan jajaran, kehadiran kami di sini sesuai dengan fungsi tugas-tugas pencegahan dan koordinasi," ungkap Komisioner KPK, Nawawi Pomalongo di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (09/07/2020). Nawawi kembali menegaskan, kehadiran Pimpinan KPK tersebut dalam rangka menjalankan tugas koordinasi dengan Kemendes selaku lembaga pemerintah yang saat ini bertanggung jawab soal penyaluran BLT Dana Desa untuk warga yang terdampak Covid-19. Nawawi yang didampingi pimpinan KPK lainnya yakni Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar mengapresiasi langkah Kemendes PDTT dalam menyalurkan BLT Dana Desa sekaligus karena dilengkapi dengan sata yang detail perihal progres maupun latar belakang penerima BLT Dana Desa. "Sekarang KPK di sini, kami ingin kita berjalan

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membeberkan progres penyaluran BLT Dana Desa dihadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, terhitung dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020 sudah ada sekitar 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99% dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia. "Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemendagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya," ucap Gus Menteri dalam acara Transpransi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (09/07/2020). Sementara desa yang telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musdes khusus suda ada 74.753 desa, sedangkan yang sudah menyalurkan ada 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa y

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Sesuai hasil pemutakhiran IDM Provinsi Bali tahun 2020 per tanggal 26 Juni 2020 melalui website idm.kemendesa.go.id, Provinsi Bali telah mencapai 100% penginputan IDM. Adapun hasil pengukuran IDM tahun 2020 yaitu 211 Desa Mandiri, 343 Desa Maju dan 82 Desa Berkembang dan  di tuangkan dalam Berita Acara IDM Propinsi Bali yang di tanda tangani  oleh Kepala DPMD Dukcapil Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali & Koordinator Tenaga Ahli Provins

Gianyar menjadi kabupaten pertama yang menyalurkan BLT DD tahap II untuk  bulan ke 4 ( Juli ) , setelah tuntas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa ( BLT-DD ) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk tahap I ( bulan april, mei & juni ) Per tanggal 8 Juli 2020, 2 Desa Puhu & Bresela di kecamatan Payangan telah menyaluran BLT DD untuk bulan juli kepada 369 KPM dengan jumlah BLT DD yang disalurkan sebesar RP. 110.700.000,-dan kabupaten Gianyar telah tuntas menyaalurkan BLT DD Tahap I ( bulan april, mei & juni ) kepada 9.329 KPM dengan jumlah BLT DD Rp. 16.792.200.000,- Hingga Hari ini,  seluruh desa di bali telah menyalurkan BLT DD yang diterima oleh 72.357 KPM dengan total BLT DD yang telah di salurkan sebesar Rp. 127.919.700.000,-

26 Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Denpasar Bali, telah  Teregistrasi 100% melalui Aplikasi Bumdes di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi . Proses registrasi di awali oleh Bumdes Sadana Amertha ( Desa Dangin Puri Kelod ) dengan nomor registrasi  51.71.02.2001.001 & Bumdes Asta Giri Shadana ( Desa Dangin Puri Kaja ) dengan nomor registrasi 51.71.04.2003.002 pada tanggal 5 juli 2020 dan di akhiri oleh Bumdes Suka Mandiri ( Desa Sanur Kaja ) dengan nomor registrasi 51.71.01.2009.026 pada tgl 8 juli 2020, pkl 03:24:52 Registrasi BUMDesa ini  bertujuan untuk memberikan pendampingan khusus bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membangkitkan ekonomi desa yang terdampak pandemi Covid-19. Keberhasilan Denpasar  dapat tercapai utamanya karena adanya  kesungguhan dan peran serta dari Tenaga Pendamping Profesional se-Kota Denpasar dalam melakukan pendampingan kepada Bumdes untuk melakukan registrasi melalui aplikasi Bumdes.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes, dalam rangka membangkitkan ekonomi desa pasca dilanda pandemi Covid-19. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 51 ribu BUMDes di seluruh Indonesia. BUMDes-BUMDes itu akan digerakkan kembali setelah beberapa bulan terakhir sempat mati suri karena terdampak Covid-19. "Saat ini kami upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar," ungkap Gus Menteri saat menjadi keynote speech di Webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Senin (6/7). Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, dari total 51 ribu BUMDes yang ada, sudah ada sekitar 17.571 BUMDes yang telah melakukan registrasi ulang untuk dilakukan pendampingan khusus dari Kemendes PDTT. "Yang sudah registrasi akan dilakukan pendampingan dengan tatanan hidup baru de

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang menyiapkan lahan untuk intensifikasi atau pembudidayaan tanaman yang akan menopang ketahanan pangan nasional pasca pandemi Covid-19. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Menteri itu menjelaskan, ketersediaan pangan nasional sangat terbatas karena beberapa bulan terakhir produksi sedikit terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. "Kita terus melakukan penyiapan lahan transmigrasi untuk ketahanan pangan," ungkap Gus Menteri di Jakarta, Selasa (07/07/2020). Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, setidaknya ada sekitar 90 ribu hektar lahan milik masyarakat transmigrasi yang sudah siap untuk digarap, lahan tersebut berada di Kalimantan Utara dan Kecamatan Dadahub. "Di sana diupayakan proses intensifikasi tanaman pangan, dengan harapan menjadi salah satu upaya ketahanan pangan nasional kita," imbuhnya. Tidak hanya itu, Kemendes PDTT juga akan

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi menjamin ketersediaan pangan di masa mendatang. Pasalnya, Organisasi Pangan dan Pertanian dunia (FAO) telah memberi peringatan soal ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang dialami beberapa negara, termasuk Indonesia dan prediksi kemungkinan kemarau di tahun ini akan lebih lama dari biasanya, yang berarti akan memicu kekeringan lebih lama juga. Sejumlah langkah antisipasi telah dilakukan oleh Kemendes PDTT yaitu dengan intensifikasi lahan dan diversifikasi pangan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang diungkapkan oleh badan milik PBB itu. Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, langkah antisipasi ancaman krisis pengan itu dengan melakukan intensifikasi lahan, salah satunya di daerah transmigrasi binaan Kemendes PDTT “D

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes, dalam rangka membangkitkan ekonomi desa pasca dilanda pandemi Covid-19. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 51 ribu BUMDes di seluruh Indonesia. BUMDes-BUMDes itu akan digerakkan kembali setelah beberapa bulan terakhir sempat mati suri karena terdampak Covid-19. "Saat ini kami upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar," ungkap Gus Menteri saat menjadi keynote speech di Webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Senin (06/07/2020). Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, dari total 51 ribu BUMDes yang ada, sudah ada sekitar 17.571 BUMDes yang telah melakukan registrasi ulang untuk dilakukan pendampingan khusus dari Kemendes PDTT. "Yang sudah registrasi akan dilakukan pendampingan dengan tatanan hidup baru dengan upaya digitalisasi B

Surabaya - Ada fakta menarik saat peletakan batu pertama pembangunan Gedung Rumah Sakit Nadhlatul Ulama' (RSNU) Jombang. Saat itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berikan pujian setinggi langit untuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Pujian itu diberikan terkiat dengan respon cepat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu dengan menelorkan program Desa Tanggap Covid-19, Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk warga yang terimbas pandemi global ini dan program recovery ekonomi dan Program Padat Karya Tunai (PKTD). Saat itu, Khofifah berikan pujian dan apresiasi dengan gebrakan program BLT Dana Desa yang hingga awal Juli telah menyasar sebanyak 71.065 desa atau setara 95 persen dari 74.835 desa dengan total dana Rp4.532.418.600.000. Mantan Mneteri Sosial itu secara lugas menyatakan kesiapan dirinya mengawal Bantuan La

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerbitkan Keputusan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. Protokol ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan Corona Virus Disease (COVID-19) dan meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di desa. Selain itu, menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru. "Protokol Normal Baru Desa, terdiri Protokol pelayanan publik, kegiatan sosial dan keagamaan, kegiatan ibadah, pasar desa, kegiatan padat karya tunai desa dan protokol tempat wisata," kata Menteri Halim, Jumat (3/7/2020). Sesuai regulasi itu, teknis pelaksanaan Protokol Pelayanan Publik mewajibkan Pemerintah Desa membersihkan tempat pelayanan dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan d

https://www.kemendesa.go.id/

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan menuju kemandirian desa. . Melalui Indeks Desa Membangun ( IDM ), Pemerintah Desa dapat mengetahui status kemandirian Desanya . Hasil pengukuran IDM Provinsi Bali tahun 2019 menunjukkan 143 Desa Mandiri, 370 Desa Maju, dan 123 Desa Berkembang. Dengan adanya hasil pengklasifikasian Status Desa tersebut, memudahkan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Desa dapat melakukan analisa terkait indikator-indikator yang harus diberikan perhatian khusus dan menjadi konsentrasi utama dalam menyusun dan membuat program strategis Desa untuk meningkatkan status Desa pada pada pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun berikutnya. Perkembangan IDM Provinsi Bali tahun 2020 per tanggal 26 Ju