Langsung ke konten utama

Gus Menteri : sentuhan dosen dan kampus maka pembangunan desa lebih terarah


JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar minta dosen dan kampus agar turut terlibat membantu kepala-kepala desa dalam menyusun perencanaan program pembangunan desa.

Abdul Halim mengungkapkan, salah satu yang menjadi kendala pembangunan desa adalah perencanaan, selama ini masih banyak kepala desa yang melakukan pembangunan tidak berbasis kebutuhan, melainkan atas dasar keinginan atau ingin sama dengan desa tetangga.

"Perencanaan pembangunan desa cenderung berdasarkan pada keinginan bukan pada kebutuhan, hampir semua warga masyarakat desa seakan-akan terjadi perebutan untuk lokasi pembangunan," ungkap Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Webinar Nasional yang digelar Universitas Negari Malang, Senin (29/06/2020).

Gus Menteri -sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- mengatakan, melalui sentuhan dosen dan kampus maka pembangunan desa lebih terarah kepada hal-hal yang prioritas sehingga peningkatan ekonomi masyarakat desa tumbuh.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, selama ini Dana Desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya atau dari kampung satu ke kampung sebelah.

Pembangunan infrastruktur tersebut harus bertumpu pada kepentingan peningkatan ekonomi.

"Misalnya dalam poros desa harus yang menghubungkan ke lembaga-lembaga pendidikan, ke tempat-tempat kesehatan atau tempat-tempat produksi, entah itu produksi pangan atau produksi lainnya," imbuhnya.

Gus Menteri meminta agar pembangunan yang dianggap tidak berdasarkan kebutuhan dapat menjadi pelajaran dan dievaluasi.

Pada tahun anggaran 2021 mendatang dana desa harus digunakan lebih bijak berdasarkan kebutuhan yang mendesak atau skala prioritas.

Salah satu contoh di wilayah Papua, Papua Barat dan NTT masih ada kurang lebih 5 ribu desa yang belum ada listrik. Oleh karena itu dasa desa harus digunakan untuk program elektrifikasi desa.

"Lalu yang ke-2 sampai hari ini masih ada sekitar 1500 desa yang tidak memiliki jaringan internet maka penggunaan dana desa 2021 kita upayakan untuk desa-desa seperti itu digunakan untuk kepentingan pengadaan internet, tentu ini juga akan dikerjasamakan dengan Kominfo, Telkom dan berbagai pihak yang memiliki kewenangan," pungkasPria Kelahiran Jombang ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PANDUAN APLIKASI eHDW & DASHBOARD KABUPATEN

PANDUAN APLIKASI eHDW  https://drive.google.com/file/d/1V4XtD3sdL3GwLHIvCakj31zAAUShl4XV/view?usp=sharing  PANDUAN DASHBOARD KABUPATEN  https://drive.google.com/file/d/1rQJUzFV8bZCz_3PkLa1LrWbADelPn5q7/view?usp=sharing Vidio 1 ( Instalasi Registrasi )   Vidio 2 ( Pengenalan eHDW )  Vidio 3 ( Memetakan Fasilitas Desa )     Vidio 4 (Pendataan Penerima Manfaat )  Vidio 5 ( Tugas saya )      Vido 6 ( Diagnostik  ) Vidio 7 ( Diagnostik menurut layanan )  Vidio 8 ( Diagnostik Dusun & Penerima Manfaat ) Vidio 9 ( Fitur Rembug )   Vidio 10 ( laporan triwulan ) Vidio 11 ( Laporan Tahunan ) Vidio 12 ( Media & Bantuan )

2.426.707 KPM Penerima BLT DD adalah PEKKA

Jakarta – Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) per tanggal 20 Juli tahun 2020, sebanyak 2.426.707 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Sedangkan total yang telah menerima penyaluran BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM. Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa telah mengatasi permasalahan ekonomi sejumlah Perempuan Kepala Keluarga di desa yang selama ini belum terdeteksi. Pasalnya, sebagian besar Perempuan Kepala Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin yang belum terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Artinya pada kondisi sebenarnya, beliau-beliau ini adalah seharusnya menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS), tapi tidak terdata,” ujar Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada International W...

BALI PERINGKAT 1 NASIONAL STATUS IDM 2021

  Indek Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.   Sesuai hasil pemutakhiran IDM Provinsi Bali tahun 2021 per tanggal 31 Mei 2021 melalui website idm.kemendesa.go.id, Provinsi Bali telah mencapai 100% penginputan IDM. Adapun hasil pengukuran IDM tahun 2021 yaitu 296 Desa Mandiri, 275 Desa Maju dan 65 Desa Berkembang dan  di tuangkan dalam Berita Acara IDM Propinsi Bali yang di tanda tangani  oleh Kepala DPMD Dukcapil Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali & Koordinator Tenaga ...