Langsung ke konten utama

Pendampingan Desa Salah Satu Output Prioritas Kementerian Desa PDTT Tahun Anggaran 2021

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Komisi V DPR RI sepakat untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI  dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI.

Hal tersebut sesuai dengan program peningkatan SDM dan program prioritas berbasis masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Abdul Halim Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Menteri ini memaparkan, bahwa output prioritas tahun anggaran 2021 mencakup pendampingan desa, digitalisasi desa, penguatan investasi desa, pengembangan potensi unggulan untuk pengembangan ekonomi desa, serta pencegahan stunting di desa. Secara khusus akan dikembangkan desa wisata terutama yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kementerian Desa PDTT juga menjaga ketahanan pangan dengan membangun gudang atau lumbung di desa, daerah tertinggal, pulau kecil dan terluar, dan daerah perbatasan. Pembangunan transmigrasi mencakup jalan antar wilayah, sertifikasi lahan, serta pengembangan ekonomi kawasan,” Tambah Gus Menteri

"Dengan disepakati beberapa keputusan berikut maka raker hari ini resmi ditutup," kata Ketua Komisi V DPR RI, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6).


Dalam rapat tersebut, Gus Menteri juga menyampaikan pengembangan struktur organisasi baru Kemendes PDTT yang mencakup pembaruan unit kerja berikut:
1.    Pembangunan Desa dan Perdesaan
2.    Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3.    Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4.    Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5.    Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6.    Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigras

Di akhir rapat, Gus Menteri menyampaikan terima kasih juga harapan Kemendes PDTT kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan juga Anggota Komisi V DPR RI, semoga kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama bisa terealisasikan," tegas Gus Menteri

Dalam raker tersebut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, dan juga seluruh jajaran eselon I Kemendes
PDTT.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PANDUAN APLIKASI eHDW & DASHBOARD KABUPATEN

PANDUAN APLIKASI eHDW  https://drive.google.com/file/d/1V4XtD3sdL3GwLHIvCakj31zAAUShl4XV/view?usp=sharing  PANDUAN DASHBOARD KABUPATEN  https://drive.google.com/file/d/1rQJUzFV8bZCz_3PkLa1LrWbADelPn5q7/view?usp=sharing Vidio 1 ( Instalasi Registrasi )   Vidio 2 ( Pengenalan eHDW )  Vidio 3 ( Memetakan Fasilitas Desa )     Vidio 4 (Pendataan Penerima Manfaat )  Vidio 5 ( Tugas saya )      Vido 6 ( Diagnostik  ) Vidio 7 ( Diagnostik menurut layanan )  Vidio 8 ( Diagnostik Dusun & Penerima Manfaat ) Vidio 9 ( Fitur Rembug )   Vidio 10 ( laporan triwulan ) Vidio 11 ( Laporan Tahunan ) Vidio 12 ( Media & Bantuan )

2.426.707 KPM Penerima BLT DD adalah PEKKA

Jakarta – Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) per tanggal 20 Juli tahun 2020, sebanyak 2.426.707 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Sedangkan total yang telah menerima penyaluran BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM. Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa telah mengatasi permasalahan ekonomi sejumlah Perempuan Kepala Keluarga di desa yang selama ini belum terdeteksi. Pasalnya, sebagian besar Perempuan Kepala Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin yang belum terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Artinya pada kondisi sebenarnya, beliau-beliau ini adalah seharusnya menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS), tapi tidak terdata,” ujar Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada International W...

BALI PERINGKAT 1 NASIONAL STATUS IDM 2021

  Indek Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.   Sesuai hasil pemutakhiran IDM Provinsi Bali tahun 2021 per tanggal 31 Mei 2021 melalui website idm.kemendesa.go.id, Provinsi Bali telah mencapai 100% penginputan IDM. Adapun hasil pengukuran IDM tahun 2021 yaitu 296 Desa Mandiri, 275 Desa Maju dan 65 Desa Berkembang dan  di tuangkan dalam Berita Acara IDM Propinsi Bali yang di tanda tangani  oleh Kepala DPMD Dukcapil Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali & Koordinator Tenaga ...