KEMENDES TANDATANGANI MOU DGN PT ASTRA, UNTUK PROGRAM DESA SEJAHTERA ASTRA

 JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Astra International Tbk untuk melanjutkan program Desa Sejahtera Astra (DSA) di seluruh Indonesia.

DSA merupakan program Astra bekerjasama dengan Kemendes PDTT dan telah dilakukan sejak 2012 silam dan akan dilanjutkan di tahun 2020, dimana warga desa diberikan pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan bantuan prasarana, fasilitasi modal dan pemasaran produk.

"Program ini sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita Kemendes PDTT, dimana segala upaya yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat menyaksikan penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (29/7/2020).

Sejak program itu digagas hingga 2019 total sudah ada sekitar 645 DSA yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan akan dilanjutkan l pada tahun 2020 untuk mengembangkan 105 desa, sehingga total menjadi 750 DSA.

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, program tersebut selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya Desa tanpa Kelaparan, dan Desa sehat dan sejahtera.

Gus Menteri menyadari, tanpa ada dukungan dari berbagai pihak Kemendes PDTT tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karenanya, dukungan dari Astra sangat membantu pemerintah untuk melakukan percepatan desa sejahtera di seluruh Indonesia.

"Saya berharap atas nama warga masyarakat desa, jumlah desa sejahtera nanti terus bertambah dari waktu ke waktu," pungkas Gus Menteri yang baru mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta itu.

MENDES SEBUT PROGRAM PADAT KARYA MAMPU TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI DESA

 
JAKARTA –  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak Rp41 Triliun dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai (PKTD). Sebelumnya, dana desa fokus menanganai covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Setelah BLT sudah tertata semua, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa sekitar Rp41 Triliun perkiraannya, kita arahkan semaksimal mungkin untuk PKTD,” ujar Menteri Halim pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (27/7).

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, selain untuk rebound ekonomi desa, PKTD juga dilakukan dalam rangka merespon arus migrasi yang kembali ke desa. Menurutnya, PKTD telah teruji efektif dalam memberikan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan di perdesaan.

Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di desa dalam periode Maret 2019 – Maret 2020 mengalami penurunan hingga 0,03 persen. Berbeda dengan angka kemiskinan di perkotaan yang justru mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen.

“PKTD sangat penting, karena sebelum covid 19 dan dana desa mulai salur pada akhir Januari, kita saat itu fokus pada PKTD. Ada satu kenyataan bahwa hasil yang menunjukkan terjadinya penurunan kemiskinan di Bulan Maret 2020,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

PKTD sendiri dalam sektor ekonomi telah bergerak di berbagai bidang seperti bangunan, pertanian dan perkebunan, listrik – air – gas – limbah, restoran dan wisata, dan sebagainya. Menurut Gus Menteri, hingga 27 Juli 2020 program tersebut telah menyerap sebanyak 785.845 pekerja laki-laki dan 54.870 pekerja perempuan.

“Nah upah kerja yang dikeluarkan dalam PKTD ini berdampak pada daya beli dan pengurangan kemiskinan di perdesaan,” ujarnya.

Arahan fokus penggunaan dana desa untuk PKTD tersebut, lanjutnya, tertuang p
ada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jadi tujuan kita untuk PKTD ini, intinya, adalah untuk meningkatkan daya beli, menguatkan usaha BUMDes, dan meningkatkan ketahanan ekonomi di desa,” ujarnya.

GUS MENTERI : PENDAMPING DESA HARUS LIHAI MENGANALISA PERSOALAN

Padang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan, tugas pendamping desa harus menjadi mata hati dan kaki tangannya kepala daerah.

Gus Menteri menjelaskan, selain melakukan pendampingan, pendamping desa juga dituntut lihai membaca dan menganalisa persoalan yang dihadapi masyarakat desa, kemudian dilaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat.

"Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota berdasarkan fakta yang ada di desa," ungkap Gus Menteri saat mengukuhkan Pendamping Desa Berdikari di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (24/07/2020).

Gus Menteri mengatakan, banyak kebijakan yang kurang tepat disebabkan keterbatasan untuk melihat langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat.

Oleh karena itu, tugas pendamping desa harus mampu menjembatan antara dua kepentingan tersebut.

Saat ini, lanjut Gus Menteri, pihaknya sedang menyiapkan sebuah sistem yang bisa melihat potensi masing-masing desa di seluruh Indonesia dengan tujuan mempermudah pemodal untuk berinvestasi.

Sistem itu juga dapat memantau kinerja para pendamping desa melakukan pendampingan terhadap aparatur desa.

"Nanti saya akan tahu, bekerja apa enggak pendamping desa yang di Kota Pariaman ini. Meskipun saya bukan malaikat, itu karena sistem saja bisa melakukan seperti itu," imbuh Gus Menteri yang baru menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.

Sebelum menutup kegiatan pengukuhan Pendamping Desa Berdikari, Gus Menteri tidak lupa berpesan agar pendamping desa menata niatnya untuk pengabdian semata.

"Pesan saya hanya satu, niatnya ditata kembali, niatkan untuk pengabdian kepada masyarakat desa. Bahasanya sederhana tapi kalo niatnya baik insyaAllah semuanya akan ikut baik," pungkasnya.

Usai pengukuhan Pendamping Desa Berdikari, Gus Menteri yang didampingi sang istri Umi Lilik Nasriyah langsung meninjau wisata Jembatan Pelangi milik BUMdes di Desa Kampung Kandang, Kecamatan Kecamatan Pariaman Timur,
Kota Pariaman.

Mendes PDTT Dianugerahi Alumni Kehormatan IPDN

Sumedang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar peroleh penghargaan alumni kehormatan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Lencana Alumni Kehormatan IPDN disematkan langsung oleh Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M kepada Dr. (H.C) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (22/07/2020).

Pemberian lencana alumni kehormatan itu sendiri, dilihat dari dedikasi Mendes PDTT dalam membangun desa dan dinilai mampu menggerakkan desa-desa untuk mandiri.

Dalam sambutannya,  Hadi mengatakan, desa adalah suatu entitas yang berdaya dan mandiri dan desa merupakan perwujudan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang terdepan.

“Jadi kalau desanya maju, otomatis kota dan negara ini akan maju,” ungkap Hadi.

Sementara itu, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri,  memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kampus IPDN atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

“Terima kasih Pak Rektor, sekarang saya sudah menjadi alumni IPDN. Saya bangga dan merasa terhormat menerima lencana penghargaan alumni IPDN,” ucap Gus Menteri.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga menambahkan, para alumni IPDN sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Dedikasi alumni-alumni IPDN sangat luar biasa. Saya percaya dan melihat secara langsung atas dedikasi alumni-alumni IPDN dalam bekerja serta membantu berjalannnya roda pemerintahan.” pungkas Mantan Ketua DPRD Jombang ini.

2.426.707 KPM Penerima BLT DD adalah PEKKA

Jakarta – Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) per tanggal 20 Juli tahun 2020, sebanyak 2.426.707 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Sedangkan total yang telah menerima penyaluran BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM.

Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa telah mengatasi permasalahan ekonomi sejumlah Perempuan Kepala Keluarga di desa yang selama ini belum terdeteksi.

Pasalnya, sebagian besar Perempuan Kepala Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin yang belum terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Artinya pada kondisi sebenarnya, beliau-beliau ini adalah seharusnya menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS), tapi tidak terdata,” ujar Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada International Webinar The Role of Woman in  New Normality of Rural Areas di Jakarta, Selasa (21/7).

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, masuknya jutaan sejumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebagai penerima BLT Dana Desa tersebut merupakan hikmah dari ketelitian dan metode pendataan KPM BLT Dana Desa yang dilakukan berdasarkan basis RT.

Pendataan KPM BLT Dana Desa sendiri, dilakukan oleh relawan desa lawan covid 19 yang kemudian disahkan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Ini hikmah dari BLT Dana Desa yang didata melalui basis RT oleh relawan desa lawan covid 19, yang menunjukkan betapa banyaknya Perempuan Kepala Keluarga yang seharusnya menjadi bagian dari JPS tapi tidak terdata. Alhamdulillah bisa menjadi penerima BLT,” ujarnya.

Di sisi lain, Gus Menteri mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di perdesaan.

Menurutnya, konteks desa berkesetaraan gender pun telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Misalnya bicara soal keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus memperhatikan unsur perempuan, musyawarah desa unsur yang wajib salah satunya adalah perwakilan kelompok perempuan,” ujarnya.

BLT DD TELAH TERSALUR Rp. 10,83 Triliun

JAKARTA – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa per tanggal 20 Juli Tahun 2020 mencapai Rp10,83 Triliun.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak ekonomi akibat covid 19.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (21/7).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya.

BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan.

Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan.

Gus Menteri, mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp4,69 Triliun.

Selanjutnya penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak 6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 Triliun.

Kemudian penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa yang menyasar sebanyak 3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp2,07 Triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp17,55 Miliar.

“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp10,83 Triliun yang sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus menteri mengakui masih terdapatnya desa yang belum sama sekali merealisasikan penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.

Uniknya, lanjutnya, juga terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.

Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung oleh warga kaya di desa setempat.

“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,” ungkapnya.

Revitalisasi BUMDesa Untuk Penguatan Ekonomi, Ini Pesan Menteri Desa

JAKARTA – Di tengah melemahnya berbagai sektor bisnis akibat covid-19, sebanyak 10.026 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih bertahan dan tetap melakukan transaksi ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan pada pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Tulung Agung secara virtual, di Jakarta, Senin (20/7).

“Yang harus dilakukan hari ini adalah revitalisasi BUMDes secara lebih masif agar segera terjadi geliat ekonomi dan kegiatan transaksi secara perekonomian di desa,” ujar Menteri Halim.

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, dari 74.953 desa telah terbentuk sekitar 51.000 BUMDes di Indonesia. Sebelum pandemi covid-19 terjadi, sekitar 37.000 diantaranya telah menjalankan usaha atau telah melakukan transaksi ekonomi. Belakangan, aktifitas ekonomi sejumlah BUMDes mengalami penurunan.

“Nah saat (pandemi) covid-19, tinggal 10.026 BUMDes yang masih melakukan transaksi ekonomi. Memang terjadi penurunan yang luar biasa. Tapi masih ada BUMDes yang melakukan kegiatan perekonomian meski dalam keadaan yang sangat sulit karena pandemi,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Menurutnya, 10.026 BUMDes tahan pandemi covid-19 tersebut merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis.

Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, menurutnya, cenderung tidak mampu bertahan.

“10.026 yang bertahan ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah atas ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Artinya ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten. Makanya revitalisasi ini kita gunakan sistem buttom up bukan top down,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Terkait hal tersebut, Gus Menteri meminta Mahasiswa dan Dosen Pendamping KKN IAIN Tulung Agung membantu mendampingi BUMDes dari sisi perencanaan bisnis.  Menurutnya, perencanaan bisnis yang tepat dan matang sangat berpengaruh terhadap daya tahan BUMDes terhadap gejolak ekonomi.


“Tapi ingat, jangan sampai mengganggu perekonomian warga setempat,” tegasnya.

@TPPBali ( Twitter )

https://twitter.com/tppbali

Telepon PLD yang dibegal, Gus Menteri dipuji Nitizen

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menelepon Nina Nurlina (28), seorang Pendamping Desa di Kecamatan Singkut, Sorolangun, Jambi, yang menjadi korban begal saat bertugas.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 15 Juli 2020 kemarin sekitar pukul 13.25 WIB, saat itu Nina berada di Desa Argosari menuju Bukit Bumi Raya, dalam rangka bertugas mengawal menyaluran BLT Dana Desa tahap III.

"Saya Halim, bagaimana ceritanya," kata Abdul Halim atau yang biasa disapa Gus Menteri mengawali pembicaraan dengan Nina saat peristiwa begal, Kamis (16/07/2020).

Mendapat telepon dari Gus Menteri, Nina sedikit grogi menceritakan kronologi peristiwa begal yang menimpa dirinya.

Ia menuturkan, saat itu dirinya harus bertugas mengawal penyaluran BLT Dana Desa di desa Bukit Bumi Raya.

Karena jaraknya cukup jauh dan membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, akhirnya Nina terpaksa memilih lewat jalan alternatif. Di lokasi yang cenderung sepi itu, Ia melihat pengendara motor Vixion berboncengan menoleh kanan kiri dan kebelakang.

Karena gelagatnya mencurigakan, akhirnya Nina panik kemudian bergegas putar arah dan terjatuh ke parit. Dua pria misterius itu mendekat dan satu diantaranya turun tapi bukan untuk menolong melainkan menodong menggunakan sebilah pisau.

"Posisi mukanya sudah di muka saya, jadi saya bilang ampun bang, ampun, ambil lah HP saya dan jangan apakan saya, setelah dia ambil tas saya dan motor saya," kata Nina.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyarankan untuj segera membuat laporan ke polisi menyertakan barang bukti yang ada, sekaligus meminta dibuatkan sketsa gambar wajah pelaku mumpung masih ingat sekalipun agak samar.

"Minta dibuatkan sketsa biar menjadi petunjuk awal untuk polisi ya," kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.

Wanita berusia 28 tahun itu mengaku masih ingat dengan jelas muka dan bentuk tubuh dari kedua pelaku tersebut, karena kebetulan saat pelaku melancarkan aksinya tidak menggunakan masker maupun helm.

"Sabar ya, mudah-mudahan mendapat ganti yang lebih dari Allah SWT. Apalagi dalam perjalanan untuk berbakti kepada masyarakat desa yang di dampingi. Salam untuk keluarga semua, salam untuk pendamping desa yang lain," kata Gus Menteri.

Usai menelpon Nina, Gus Menteri berharap ada aksi solidaritas berupa penggalangan bantuan untuk Nina, mengingat dia tertimpa musibah saat menjalankan tugas negara.

"Nina perlu diperhatikan dan dapat bantuan. Sebaiknya ada aksi solidaritas untuk itu," kata Gus Menteri.


Sementara itu, reaksi Gus Menteri menelpon Nina itu mendapat respons positif dari warganet yang rata-rata memuji perhatiannya kepada para Pendamping Desa.

REMBUG STUNTING

BUKU 3. PEDOMAN TEKNIS RDS

https://drive.google.com/file/d/1RdNU1gqV2ppHZaHBOPKO7vvXEzUhGfeH/view?usp=sharing

BUKU 2. PANDUAN FASILITASI KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING ( KPS )

 

https://drive.google.com/file/d/1GVsEd88J86afR7jE4wjrAikSPccpl4jS/view?usp=sharing

BUKU 1. PANDUAN UMUM KPM

https://drive.google.com/file/d/19J2FEtk1wZ0tcrqjsGujmMmg_h_C85Td/view?usp=sharing

KPM TV

https://www.youtube.com/channel/UCWyylNYDs3N0Ixy5o9-Wvdw/videos

Berantas Korupsi di Desa, Kemendes PDTT Gandeng KPK

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendes PDTT dengan KPK RI tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Kantor Kemendes PDTT pada Selasa (14/7).

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup dalam nota kesepahaman tersebut diantaranya meliputi pertukaran informasi data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengkajian dan penelitian serta penyediaan narasumber dan ahli.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri usai penandatangan melaporkan, tahun 2020 ini Kemendes PDTT telah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena kita memang betul-betul melakukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin. Disini tiap bulan inspektorat memberikan laporan terkait kinerja dan berbagai hal di masing-masing ke Dirjenan sehingga sejak dini sudah bisa diketahui berbagai hal yang mengkhawatirkan bisa menimbulkan kerugian negara," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Selain itu, Gus Menteri juga menyampaikan terkait Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Alhamdulillah, laporan LHKASN dan LHKPN sudah 100 persen. Terdiri dari LHKASN sebanyak 1.329 ASN dan LHKPN sebanyak 856 pejabat," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Bukan itu saja, Gus Menteri melaporkan terkait zona integritas. Dalam hal ini, Kemendes PDTT pada tahun 2009 terdapat 6 unit kerja zona integritas meningkat menjadi 19 unit kerja zona integritas pada tahun 2020.

"Dan tentu ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk berbagai upaya pencegahan korupsi. Dengan kerjasama ini, mudah-mudahan kita diberikan satu kemudahan untuk trus berupaya agar seluruh keluarga besar Kemendes PDTT terjauhkan dari musibah korupsi di Indonesia," katanya.

Sementara iti, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Kemendes PDTT yang telah mengembangkan pentingnya integritas di wilayah unit kerjanya.

Menurutnya, Korupsi itu terjadi karena banyak hal diantaranya orangnya serakah, karena ada kesempatan, karena kebutuhan, karena ancaman hukumannya rendah sehingga orang melakukam korupsi.

"Tetapi disamping itu, korupsi muncul karena kekuasaan, karena ada kesempatan dan kurangnya integritas. Jadi, betapa pentingnya zona integritas ini," katanya.

Terkait dengan penandatangan, KPK kata Firli, sangat terbuka kepada setiap kementerian dan lembaga dalam rangka kerjasama terkait dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi, baik itu bersifat pendidikan masyarakat, pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, pendidikan dan lain-lain.

"Khususnya Kemendes PDTT yang hari ini dilakukan penandatangan kerjasama. Kami siap untuk mendampingi dan kami siap untuk menjadi narasumber dan ahli. Hal yang penting adalah negara ini bebas dari korupsi," katanya.

Dalam penandatanganan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan pejabat eselon satu lainnya di lingkungan Kemendes PDTT beserta seluruh pegawainya.

Pelatihan Aplikasi eHDW bagi KPM

Senin, 13 Juli 2020, berlokasi di desa Sukawana Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli, berkumpul 16 KPM ( Kader Pembangunan Desa ) untuk mengikuti pelatihan aplikasi eHDW. Pelatihan eHDW di laksanakan secara cluster untuk mengedepankan protokol kesehatan yang dilakukan secara meraton selama 5 hari mulai tgl 13 sd 17 juli 2020.

Pelatihan eHDW ini di buka oleh kadis PMD Kab. Bangli dan sekaligus menyampaikan materi terkait perencanaan pembangunan desa. Di sampaikan agar jangan sampai KPM  telat melaksanakan rembug stunting yang berdampak pada  tidak terakomodasi usulan hasil rembug stunting  ke Perencanaan Desa.

Pelatihan juga di hadiri oleh Bu Kabid PMD Bangli, Camat Kintamani, Perbekel Sukawana serta dari  yayasan mahaboga. Yayasan Mahaboga mengantarkan materi tentang PHBS ( Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ) dan dilanjutkan penyampaian materi dari Pendamping terkait aplikasi eHDW.

Sebagian besar desa desa di kabupaten Bangli telah menginstal aplikasi eHDW dan pelatihan hari ini lebih fokus pada penginputan data pemetaan pada menu  Dusun, Polindes/Poskesdes, Paud, Air Bersih dan Sanitasi, Posyandu dan Penerima Manfaat.

Di akhir sesi di ingatkan jika ada kendala terkait aplikasi dan penginputan data, agar selalu melakukan koordinasi kepada pendamping dan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam bekerja.

 

KPK Apresiasi Kemendes Soal Penyaluran BLT Dana Desa

JAKARTA - Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), dalam rangka mendengar paparan soal progres penyaluran BLT Dana Desa selama pandemi Covid-19.

"Bapak Menteri dan jajaran, kehadiran kami di sini sesuai dengan fungsi tugas-tugas pencegahan dan koordinasi," ungkap Komisioner KPK, Nawawi Pomalongo di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (09/07/2020).

Nawawi kembali menegaskan, kehadiran Pimpinan KPK tersebut dalam rangka menjalankan tugas koordinasi dengan Kemendes selaku lembaga pemerintah yang saat ini bertanggung jawab soal penyaluran BLT Dana Desa untuk warga yang terdampak Covid-19.

Nawawi yang didampingi pimpinan KPK lainnya yakni Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar mengapresiasi langkah Kemendes PDTT dalam menyalurkan BLT Dana Desa sekaligus karena dilengkapi dengan sata yang detail perihal progres maupun latar belakang penerima BLT Dana Desa.

"Sekarang KPK di sini, kami ingin kita berjalan bersama-sama. Ini jalannya masih ada di rel yang kita sepakati bersama menurut regulasi yang ada," ungkap Nawawi.

Sebelumnya, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar membeberkan progres penyaluran BLT Dana Desa. Terhitung dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020 sudah ada sekitar 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99% dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia.

"Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemendagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya," kata Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri.

Sementara desa yang telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musdes khusus suda ada 74.753 desa, sedangkan yang sudah menyalurkan ada 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

Adapun warga desa yang menerima BLT Dana Desa ada 7.742.176 KK dengan rincian 2.400.075 janda atau yang disebut perempuan kepala keluarga (PEKKA), kemudian 283.644 warga yang menderita penyakit kronis dan menahun.

Hingga saat ini total Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa Rp 4.645.305.600.000 dengan rincian sebanyak 6.813.115 KK belakang petani dan buruh tani,315.028 nelayan dan buruh nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang serta UMKM.

"Ini sudah masuk semua by name by address
Semuanya nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang punya tanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial,"
pungkasnya.

Dihadapan Pimpinan KPK, Gus Menteri Beberkan Progres BLT Dana Desa

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membeberkan progres penyaluran BLT Dana Desa dihadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, terhitung dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020 sudah ada sekitar 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99% dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia.

"Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemendagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya," ucap Gus Menteri dalam acara Transpransi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (09/07/2020).

Sementara desa yang telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musdes khusus suda ada 74.753 desa, sedangkan yang sudah menyalurkan ada 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

Adapun warga desa yang menerima BLT Dana Desa ada 7.742.176 KK dengan rincian 2.400.075 janda atau yang disebut perempuan kepala keluarga (PEKKA), kemudian 283.644 warga yang menderita penyakit kronis dan menahun.

Hingga saat ini total Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa Rp 4.645.305.600.000 dengan rincian sebanyak 6.813.115 KK belakang petani dan buruh tani,315.028 nelayan dan buruh nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang serta UMKM.

"Ini sudah masuk semua by name by address
Semuanya nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang punya tanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial," pungkasnya.

Sekedar informasi, hadir dalam forum tersebut pimpinan KPK yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar. Sedangkan Gus Menteri didampingi langsung oleh Wakilnya Budi Arie Setiadi, Sekjennya Anwar Sanusi dan jajaran lainnya.

BADUNG & DENPASAR, KAB/KOTA BERSATATUS MANDIRI

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Sesuai hasil pemutakhiran IDM Provinsi Bali tahun 2020 per tanggal 26 Juni 2020 melalui website idm.kemendesa.go.id, Provinsi Bali telah mencapai 100% penginputan IDM. Adapun hasil pengukuran IDM tahun 2020 yaitu 211 Desa Mandiri, 343 Desa Maju dan 82 Desa Berkembang dan  di tuangkan dalam Berita Acara IDM Propinsi Bali yang di tanda tangani  oleh Kepala DPMD Dukcapil Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali & Koordinator Tenaga Ahli Provinsi Bali pada hari kamis, 2 Juli 2020.

Dari 9 kabupaten/kota di Bali, berdasarkan hasil pemutakhiran IDM 2020,  kabupaten Badung dan Denpasar termasuk kabupaten yang berstatus mandiri.dan 7 kabupaten lain berstatus kabupaten maju.

Dan sekaligus  Kabupaten Badung menempati rangking 1 dgn nilai IDM 0,8804 dan Denpasar menempati Rangking 2 dengan nilai IDM 0,8793, dari 434 kabupaten. Dan Provinsi Bali untuk tahun 2020 kembali menempati rangking 1 dari 33 provinsi untuk IDM provinsi dengan nilai IDM 0,7879 dengan status IDM termasuk Provinsi maju.

Keberhasilan Bali dapat tercapai utamanya karena adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, mulai dari  Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, seluruh OPD terkait serta kesungguhan dan peran serta dari Tenaga Pendamping Profesional se-Provinsi Bali dalam melakukan pendampingan dalam rangka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga mempermudah dalam pengukuran update Data IDM Tahun 2020.

Gianyar, Kabupaten pertama yang salurkan BLT DD bulan ke 4 ( Juli )

Gianyar menjadi kabupaten pertama yang menyalurkan BLT DD tahap II untuk  bulan ke 4 ( Juli ) , setelah tuntas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk tahap I ( bulan april, mei & juni )


Per tanggal 8 Juli 2020, 2 Desa Puhu & Bresela di kecamatan Payangan telah menyaluran BLT DD untuk bulan juli kepada 369 KPM dengan jumlah BLT DD yang disalurkan sebesar RP. 110.700.000,-dan kabupaten Gianyar telah tuntas menyaalurkan BLT DD Tahap I ( bulan april, mei & juni ) kepada 9.329 KPM dengan jumlah BLT DD Rp. 16.792.200.000,-

Hingga Hari ini,  seluruh desa di bali telah menyalurkan BLT DD yang diterima oleh 72.357 KPM dengan total BLT DD yang telah di salurkan sebesar Rp. 127.919.700.000,-

26 Bumdes di Denpasar Teregistrasi di kemendes PDTT

26 Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Denpasar Bali, telah  Teregistrasi 100% melalui Aplikasi Bumdes di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi .

Proses registrasi di awali oleh Bumdes Sadana Amertha ( Desa Dangin Puri Kelod ) dengan nomor registrasi  51.71.02.2001.001 & Bumdes Asta Giri Shadana ( Desa Dangin Puri Kaja ) dengan nomor registrasi 51.71.04.2003.002 pada tanggal 5 juli 2020 dan di akhiri oleh Bumdes Suka Mandiri ( Desa Sanur Kaja ) dengan nomor registrasi 51.71.01.2009.026 pada tgl 8 juli 2020, pkl 03:24:52

Registrasi BUMDesa ini  bertujuan untuk memberikan pendampingan khusus bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membangkitkan ekonomi desa yang terdampak pandemi Covid-19.

Keberhasilan Denpasar  dapat tercapai utamanya karena adanya  kesungguhan dan peran serta dari Tenaga Pendamping Profesional se-Kota Denpasar dalam melakukan pendampingan kepada Bumdes untuk melakukan registrasi melalui aplikasi Bumdes.

Bangkitkan Ekonomi Desa, Kemendes Dampingi BUMDes

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes, dalam rangka membangkitkan ekonomi desa pasca dilanda pandemi Covid-19.
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 51 ribu BUMDes di seluruh Indonesia. BUMDes-BUMDes itu akan digerakkan kembali setelah beberapa bulan terakhir sempat mati suri karena terdampak Covid-19.
"Saat ini kami upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar," ungkap Gus Menteri saat menjadi keynote speech di Webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Senin (6/7).
Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, dari total 51 ribu BUMDes yang ada, sudah ada sekitar 17.571 BUMDes yang telah melakukan registrasi ulang untuk dilakukan pendampingan khusus dari Kemendes PDTT.
"Yang sudah registrasi akan dilakukan pendampingan dengan tatanan hidup baru dengan upaya digitalisasi BUMDes," imbuhnya.
Tidak hanya itu, selain pendampingan khusus bagi BUMDes, Kemendes PDTT juga mulai  membuka desa-desa wisata yang akan menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi desa.
"Selanjutnya itu kita juga lakukan registrasi desa wisata yang pada akhirnya dilakukan digitalisasi Desa Wisata. Dua hal ini sangat penting karena basis ekonomi ada disitu," pungkasnya.
 

Kemendes Siapkan 90 Ribu Hektar Lahan untuk Ketahanan Pangan Pasca Covid-19

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang menyiapkan lahan untuk intensifikasi atau pembudidayaan tanaman yang akan menopang ketahanan pangan nasional pasca pandemi Covid-19.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Menteri itu menjelaskan, ketersediaan pangan nasional sangat terbatas karena beberapa bulan terakhir produksi sedikit terganggu dengan adanya pandemi Covid-19.

"Kita terus melakukan penyiapan lahan transmigrasi untuk ketahanan pangan," ungkap Gus Menteri di Jakarta, Selasa (07/07/2020).

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, setidaknya ada sekitar 90 ribu hektar lahan milik masyarakat transmigrasi yang sudah siap untuk digarap, lahan tersebut berada di Kalimantan Utara dan Kecamatan Dadahub.

"Di sana diupayakan proses intensifikasi tanaman pangan, dengan harapan menjadi salah satu upaya ketahanan pangan nasional kita," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Kemendes PDTT juga akan memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes di seluruh Indonesia untuk menggerakkan kembali ekonomi dengan tatanan hidup baru pasca pandemi Covid-19.

"Selanjutnya kita juga lakukan registrasi desa wisata yang pada akhirnya dilakukan Digitalisasi Desa Wisata. Dua hal ini sangat penting karena basis ekonomi desa ada disitu," pungkasnya.

Kemendes PDTT : Desa Sebagai Kekuatan Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi menjamin ketersediaan pangan di masa mendatang.
Pasalnya, Organisasi Pangan dan Pertanian dunia (FAO) telah memberi peringatan soal ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang dialami beberapa negara, termasuk Indonesia dan prediksi kemungkinan kemarau di tahun ini akan lebih lama dari biasanya, yang berarti akan memicu kekeringan lebih lama juga.
Sejumlah langkah antisipasi telah dilakukan oleh Kemendes PDTT yaitu dengan intensifikasi lahan dan diversifikasi pangan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang diungkapkan oleh badan milik PBB itu.
Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, langkah antisipasi ancaman krisis pengan itu dengan melakukan intensifikasi lahan, salah satunya di daerah transmigrasi binaan Kemendes PDTT
“Desa itu kita juga terus melakukan penyiapan lahan transmigrasi untuk ketahanan pangan,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Senin (6/7/2020).
Penyiapan lahan transmigrasi itu, salah satunya dilakukan di Kecamatan Dadahub di Provinsi Kalimantan Utara. Di wilayah itu ada sekitar 90.000 hektare lahan yang dimiliki oleh masyarakat transmigrasi.
“Lahan itu diu diupayakan proses intensifikasi tanaman pangan dengan harapan menjadi salah satu upaya ketahanan pangan nasional kita,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Secara keseluruhan, Kemendes PDTT telah menyiapkan 1,8 Juta Hektare lahan transmigrasi untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi covid-19. Lahan pertanian tersebut akan dilakukan intensifikasi untuk mempercepat dan meningkatkan hasil panen padi.
“Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 Juta Hektare lahan pertanian di 3,2 Juta Hektare kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah,” ujarnya.
Dari 1,8 Juta Hektare lahan pertanian tersebut, sebanyak 500.000 Hektare telah melakukan aktifitas produksi. Intensifikasi dilakukan untuk menggenjot percepatan dan peningkatan produksi padi di lahan tersebut.
Intensifikasi pada 500.000 Hektare lahan transmigrasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 Juta orang per tahun.
“Misalnya yang sudah ada ini, hasil panennya rata-rata sekitar 3-4 ton per hektare dalam satu kali tanam. Dalam program intensifikasi ini, sebisa mungkin hasil panen akan digenjot minimal 5-6 ton per hektar dalam satu kali tanam,” kata Pria Kelahiran Jombang ini.
500.000 Hektare lahan ini, lanjutnya, telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.
Sedangkan sisanya, yakni 1,3 Juta Hektare lahan akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia seperti mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker. Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Gus Menteri mengatakan, peningkatan produktifitas pertanian sangat penting dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan terancamnya ketahanan pangan pasca pandemi covid-19. Ancaman terjadinya penurunan ketersediaan kebutuhan pangan tersebut, lanjutnya, tidak hanya dialami Indonesia saja namun juga negara-negara lainnya

Bangkitkan Ekonomi Desa, Kemendes Beri Pendampingan Khusus bagi BUMDes

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes, dalam rangka membangkitkan ekonomi desa pasca dilanda pandemi Covid-19.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 51 ribu BUMDes di seluruh Indonesia. BUMDes-BUMDes itu akan digerakkan kembali setelah beberapa bulan terakhir sempat mati suri karena terdampak Covid-19.

"Saat ini kami upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar," ungkap Gus Menteri saat menjadi keynote speech di Webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Senin (06/07/2020).

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, dari total 51 ribu BUMDes yang ada, sudah ada sekitar 17.571 BUMDes yang telah melakukan registrasi ulang untuk dilakukan pendampingan khusus dari Kemendes PDTT.

"Yang sudah registrasi akan dilakukan pendampingan dengan tatanan hidup baru dengan upaya digitalisasi BUMDes," imbuhnya.

Tidak hanya itu, selain pendampingan khusus bagi BUMDes, Kemendes PDTT juga mulai  membuka desa-desa wisata yang akan menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi desa.

"Selanjutnya itu kita juga lakukan registrasi desa wisata yang pada akhirnya dilakukan digitalisasi Desa Wisata. Dua hal ini sangat penting karena basis ekonomi ada disitu," pungkasnya.

Gubernur Jatim: Program Menteri Desa Luar Biasa

Surabaya - Ada fakta menarik saat peletakan batu pertama pembangunan Gedung Rumah Sakit Nadhlatul Ulama' (RSNU) Jombang. Saat itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berikan pujian setinggi langit untuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Pujian itu diberikan terkiat dengan respon cepat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu dengan menelorkan program Desa Tanggap Covid-19, Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk warga yang terimbas pandemi global ini dan program recovery ekonomi dan Program Padat Karya Tunai (PKTD).

Saat itu, Khofifah berikan pujian dan apresiasi dengan gebrakan program BLT Dana Desa yang hingga awal Juli telah menyasar sebanyak 71.065 desa atau setara 95 persen dari 74.835 desa dengan total dana Rp4.532.418.600.000.

Mantan Mneteri Sosial itu secara lugas menyatakan kesiapan dirinya mengawal Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan memberikan garansi jika bantuan itu bakal menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tepat.

“Jawa Timur selalu siap mengawal program Menteri Desa yang sangat luar biasa, yaitu BLT Dana Desa. Bukan hanya mengawal tersalurkan, tapi juga memastikan bahwa BLT bermanfaat untuk masyarakat,” Kata khofifah.

Khofifah pun mengucapkan terima kasih karena menilai program BLT Dana Desa memang dibutuhkan oleh masyarakat yang tengah kesulitan karena pandemi Covid-19 ini.
Khofifah pun menyelipkan doa untuk Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT agar selalu sehat dan berkah.

“Pak Mendes ini berkahnya luar biasa karena bermanfaat untuk masyarakat, utamanya masyarakat desa,” kata khofifah.

“Kita doakan Menteri Desa sehat, barokah serta bermanfaat utamanya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jawa Timur siap mengawal program pak menteri lahir batin, bukan hanya lahir pak Halim, tapi batin juga,” tegas Khofifah

Peletakan batu pertama pembangunan gedung RSNU Jombang tahap dua itu dihadiri oleh Rais Aam PBNU, Ketua Tanfidziah PWNU, Ketua Tanfidziah PCNU Jombang, Menteri Kesehatan RI, Menteri Tenaga Kerja RI, Wakil Ketua DPRD Anik Maslachah, Bupati Jombang Mudjidah Wahab, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, dan Ketua DPRD Jombang

Protokol Normal Baru Desa di Area Pelayanan Publik

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerbitkan Keputusan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa.

Protokol ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan Corona Virus Disease (COVID-19) dan meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam
upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di desa.

Selain itu, menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

"Protokol Normal Baru Desa, terdiri Protokol pelayanan publik, kegiatan sosial dan keagamaan, kegiatan ibadah, pasar desa, kegiatan padat karya tunai desa dan protokol tempat wisata," kata Menteri Halim, Jumat (3/7/2020).

Sesuai regulasi itu, teknis pelaksanaan Protokol Pelayanan Publik mewajibkan Pemerintah Desa membersihkan tempat pelayanan dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyediakan tempat sampah tertutup, memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter dan menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.

"Perangkat Desa juga wajib memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan dan menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Perangkat Desa pun menyiapkan daftar hadir, menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan.

Sedang bagi warga desa yang ingin mengakses layanan publik yang disiapkan oleh Pemerintah Desa diharuskan dalam keadaan sehat, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dan selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah.

"Warga Desa di area pelayanan publik harus menjaga jarak fisik minimal 1 meter dan sebisanya menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lainnya," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Warga Desa pun diharapkan selalu membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

Kepala Desa wajib mensosialisasikan Protokol Normal Baru Desa dengan mencetak banner, baliho atau poster, setelah menambahkan foto Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari/Kepala Kampung/Kepala Gampong/Klebhun/Pambakal/Hukum tua/perbekel/kuwu atau sebutan lainnya, yang desainnya disediakan Kementerian Desa PDTT dan dapat diambil di https://www.kemendesa.go.id/

PORTAL KEMENDES

https://www.kemendesa.go.id/

IDM UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan menuju kemandirian desa. . Melalui Indeks Desa Membangun ( IDM ), Pemerintah Desa dapat mengetahui status kemandirian Desanya .

Hasil pengukuran IDM Provinsi Bali tahun 2019 menunjukkan 143 Desa Mandiri, 370 Desa Maju, dan 123 Desa Berkembang. Dengan adanya hasil pengklasifikasian Status Desa tersebut, memudahkan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Desa dapat melakukan analisa terkait indikator-indikator yang harus diberikan perhatian khusus dan menjadi konsentrasi utama dalam menyusun dan membuat program strategis Desa untuk meningkatkan status Desa pada pada pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun berikutnya.

Perkembangan IDM Provinsi Bali tahun 2020 per tanggal 26 Juni 2020 melalui website idm.kemendesa.go.id, Provinsi Bali telah mencapai 100% penginputan IDM. Adapun hasil pengukuran IDM tahun 2020 mengalami peningkatan  dari tahun 2019 yaitu 211 Desa Mandiri, 343 Desa Maju dan 82 Desa Berkembang dan  di tuangkan dalam Berita Acara IDM Propinsi Bali yang di tanda tangani  oleh Kepala DPMD Dukcapil Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali & Koordinator Tenaga Ahli Provinsi Bali pada hari kamis, 2 Juli 2020.

Keberhasilan Bali dapat tercapai utamanya karena adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, mulai dari  Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, seluruh OPD terkait serta kesungguhan dan peran serta dari Tenaga Pendamping Profesional se-Provinsi Bali dalam melakukan pendampingan dalam rangka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga mempermudah dalam pengukuran update Data IDM Tahun 2020. (adi )